Kepala LKPP menyarankan tiga jurus anti korupsi, agar para pejabat pemerintah terhindar dari permasalahan hukum. Apa saja itu?
 |
| Bersama Kepala LKPP Agus Prabowo (kanan). |
Saya bertemu dengan Pak Agus Prabowo, Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di acara Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi
(Korsupgah) kerjasama antara KPK dan BPKP, pada Rabu 24 Agustus 2016 di aula
Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Pak Agus, seperti biasa, tampak energik
dan santun. Dalam forum itu, Kepala LKPP yang hobby
melukis, dan anggota kelompok ARPEL 21 atau “arsitek pelukis dua jiwa jadi satu”, bicara banyak tentang
anti korupsi.
Menurut arsitek yang
resmi dilantik sebagai Kepala LKPP tanggal tiga bulan Juli lalu itu, korupsi banyak
terjadi di sektor pengadaan. Bahkan, menyimak kejadian penangkapan Gubernur
oleh KPK soal izin tambang, pemberian
izin itu pun, menurut Agus, adalah pengadaan izin. Itu sebabnya, karena
jalannya operasional dan infrastruktur pemerintah hampir seluruhnya melalui
mekanisme pengadaan, maka struktur unit layanan pengadaan (ULP) harus diperkuat
dengan pembentukan kelembagaannya secara permanen. Selain itu, mekanisme
pelelangannya disarankan menggunakan e-procurement.
"Kami merekomendasikan agar dibentuk ULP permanen di pemda. Selain
itu, disarankan pula untuk pelelangan berbasiskan teknologi informasi, sehingga
kontak fisik antara pihak-pihak yang terkait pelelangan akan jauh berkurang,
yang diharapkan dapat menekan terjadinya korupsi."
Tak cukup
dengan itu, untuk meminimalisir terjadinya korupsi, lembaganya akan memperluas
cakupan e-katalog. "Ke depan, apa pun barang yang dibutuhkan unit kerja
pemerintah, Anda tinggal buka e-katalog. Beli dari daftar e-catalog yang ada.
Dengan demikian, akan semakin sedikit pengadaan yang harus melalui pelelangan.
Pelelangan hanya dilakukan untuk pengadaan yang tidak ada di e-catalog.
Misalnya, bikin dam atau bendungan. Mau beli dimana kita bendungan kalau tidak
harus dibangun oleh kontraktor? Dan pemilihan kontraktor ini harus dilelang. Tapi
kalau untuk pengadaan barang-barang yang tinggal dibeli, banyak dijual di
pasar, untuk apa lagi dilakukan pelelangan? Tinggal buka saja e-katalog
pengadaan," ujar Kepala LKPP yang sebelumnya menjabat Deputi Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia LKPP itu lugas.
Diakui salah satu alumnus
terbaik Pendidikan Lemhannas RI tahun 2007 itu, meskipun sudah menggunakan
teknologi informasi, dalam praktiknya tetap saja ada yang mencoba akal-akalan.
Misalnya, pada pendaftaran para peserta lelang. Peserta yang tidak dijagokan
dihambat melalui bandwith dengan cara
panitia menyibukkan jaringan internetnya dengan, misalnya, memutar youtube, sehingga peserta gagal
mendaftar. Sedangkan peserta yang dijagokan, disepakati waktunya, yang pada jam
tersebut jaringan akan dibuat sepi sehingga peserta yang dijagokan tersebut
bisa mulus mendaftar. “Cara menghambat pendaftaran peserta lelang itu disebut ‘mencekik bandwith’,” ujar Pak Agus. Maka
menurut Pak Agus, audit yang dilakukan pun untuk hal ini tidak bisa lagi dengan
audit secara konvesional. Harus dilakukan dengan e-audit.
Toh, di atas semua itu, menurut
lelaki kelahiran Yogyakarta 1958 yang besar di Bandung dan masuk ITB Jurusan
Arsitektur tahun 1977, lulus tahun 1984, memperoleh gelar doktor tahun 1996
dari Hokkaido University di Sapporo - Jepang dalam bidang Urban and Regional Planning khususnya Urban Redevelopment itu,
untuk memberantas korupsi yang terpenting adalah komitmen pimpinan. Kalau pun
pimpinan sudah berniat untuk benar-benar komitmen untuk tidak korupsi, tetapi
masih juga ada kekhawatiran tersangkut masalah hukum di kemudian hari, tenang
saja. Pak Agus Prabowo punya resep jitu. Resepnya adalah hindari tiga hal, yaitu:
fiktif, markup dan suap. Kalau tiga itu saja dihindari, kata Pak Agus Prabowo, insya
Allah Anda akan aman. Percayalah.
(Dikdik Sadikin)
